IntelijenNews.com – Pasangkayu, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Relawan SAPA serta Penyusunan Rencana Aksi Desa RAMA Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) terkait lima arahan Presiden (5AP) Desa Pangiang dan Desa Karya Bersama Tahun 2023, Kamis (08/23).
Saat ditemui awak media IntelijenNews.com dilokasi Sertu Sardin Sjala (Babinsa Koramil 1427-01/Pky) mengatakan, pelaksanan kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan di ruang pola bupati yang bertempat di jalan Ir. Soekarno, kelurahan Pasangkayu, kec Pasangkayu, kabupaten Pasangkayu.
“Turut hadir dalam kegiatan, DR. Kasmudin, S.Pd,M.Si (Sekda Kabupaten Pasangkayu), Muh Soleh,SE (Staf Kementerian PPPA), Maria Margareta Bhuhu (Relawan Kementerian PPPA), Rahman N,S.I.P (Staf Dinas PMD),” kata Sertu Sardin Sjala di depan awak media.
Selain itu, hadir pula Rahmannudin (Kades Karya Bersama), Rizal, S.Pd (Kades Pangiang), Km Nawirman SHIM.HI (Kepala KUA Kecamatan Pasangkayu), Sertu Amiruddin (Babinsa Pangiang), Rahmawati, SKM (Kapus Pasangkayu 1).
“Peserta Relawan SAPA Desa Pangiang dan Desa Karya Bersama serta Peserta rapat sebanyak 50 orang,” tambahnya.
Ditempat yang sama, DR.Kasmudin, S.Pd,M.Si menyampaikan, Ia mengucapkan selamat datang kepada bapak ibu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia beserta Relawan dari Kementerian khususnya di Kabupaten Pasangkayu dalam rangka kegiatan Bimtek Penguatan Relawan SAPA.
“Kami atas nama pemerintah kabupaten Pasangkayu sangat mengapresiasi agenda kunjungan kerja ini yang dimana bermaksud untuk memberi arahan kepada apra relawan SAPA dalam hal ini fokus pada kegiatan penurunan stunting dan perkawinan anak usia dini,” kata Kasmudin.
Ditempat yang terpisah, Muh Soleh (Staf Kementerian PPA) juga mengatakan, kegiatan ini dilakukan merupakan program kementerian yang berkaitan langsung dengan program pemerintah khususnya pemerintah desa dalam pemberantasan dan penurunan stunting serta perkawinan anak usia dini yang sering terjadi di desa.
“Ini merupakan program nasional yang terkait implementasi lima arahan Presiden Republik Indonesia,” katanya.
Selain itu, ia juga mengatakan pada kesempatan ini kami mengundang dua (2) desa dari lima puluh sembilan (59) desa sebagai desa percontohan diwilayah kabupaten Pasangkayu tentang bagaimana cara mengatasi penurunan stunting dan perkawinan anak usia dini.
“Ini juga untuk kesetaraan jender di berbagi kegiatan masyarakat Desa, serta bagaimana cara melakukan pemenuhan hak anak didalam keluarga kita masing-masing,” jelasnya.
Tidak hanya itu saja, Rahman N,S.I.P (Staf Dinas PMD) juga mengatakan, pada kesempatan ini ia juga menyampaikan bahwa program yang di laksanakan pada saat ini sangat berkaitan dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dan penyelenggaraan pemerintah Desa terkait dengan pelaksanaan pembinaan masyarakat Desa dalam mendukung program pemerintah tentang penurunan stunting dan perkawinan anak usia dini.
“Kami juga menyampaikan program prioritas pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi nasional, penanggulangan bencana yang semuanya itu berkaitan dengan anggaran desa yang di berikan pemerintah serta pengembangan usaha Desa, seperti pemberdayaan pengembangan usaha,” ungkap Rahman
Tambahnya, penggunaan anggaran dana desa yang tepat sasaran dan pada saat ini lebih berfokus pada penurunan angka stunting atau Gizi buruk serta pernikahan anak usia dini.
Terakhir, Maria Margareta Bhubu selaku Relawan Kementerian PPPA juga mengatakan, kami dari kementerian menyampaikan apa yang di ketahui tentang program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan Di Desa/Kelurahan masih banyak perempuan dan anak hidup tidak layak, di sebabkan akibat kemiskinan, korban diskriminasi korban kekerasan banyak hak-hak mereka terabaikan.
“Pada kesempatan ini juga kami dari kementerian memiki beberapa fakta permasalahan anak dan perempuan berbasis gender menunjukan belum kuatnya perlindungan dari keluarga dan masyarakat terhadap mereka yaitu anak-anak dan perempuan,” jelasnya.
“Arahan presiden Republik Indonesia ada lima (5) isu prioritas Kementerian PPPA THN 2020-2024,” tutupnya. (*)
