INTELIJENNEWS–Makassar – Jubir Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati angkat bicara soal kebijakan hari ojek online atau ojol day yang diprogramkan Pemkot Makassar. Kemenhub menilai Pemkot Makassar mestinya juga mendorong warga untuk menggunakan armada bus Rapid Transit (BRT) Teman Bus Trans Mamminasata.
“Ini tujuannya pak Wali kota hanya membantu driver ojol sangat bisa dipahami, tetapi sebaiknya mereka juga mendorong penggunaan Teman Bus,” ungkap Adita Senin (19/9/2022) malam.
Adita Jubir Mentri Perhubungan ini menuturkan pada dasarnya transportasi umum massal termasuk Teman Bus itu harusnya saling melengkapi dengan ojek online. Apalagi ojek pada umumnya menjadi first mile (angkutan pertama) menuju tempat transit transportasi massal atau last mile (angkutan akhir) dari tempat transit transportasi massal ke tempat tujuan) dalam skema transportasi.
“Ini bukan persaingan karena keduanya pada dasarnya punya fungsi yang berbeda namun saling melengkapi satu sama lain” tambahnya.
Makassar kan sudah menjadi salah satu lokasi untuk penerapan program buy the service (BTS) Kemenhub lewat program Teman Bus Trans Mamminasata. Keberadaan angkutan massal, pemkot mestinya juga didukung dan menggiring penggunaannya.
“Ini akan menjadi bahan evaluasi, jika program ini tidak berjalan lancar di satu wilayah tentu harus dicarikan solusinya. Bisa saja hasil evaluasi nanti akan merekomendasikan program ini diprioritaskan ke daerah yang lebih membutuhkan dan bisa berkomitmen untuk menjalankannya secara efektif,” bebernya.
“Iya kan, karena selama ini Pemkot Makassar nggak serius. Justru mengajukan ojek online. Ojol itu kan bukan kendaraan umum,” menurut Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno
Djoko menilai, Kemenhub telah mengembangkan angkutan umum perkotaan dengan skema pembelian layanan atau buy the service (BTS) di 11 kota di Indonesia, salah satunya di Kota Makassar. Kebijakan itu sudah disepakati lewat penandatanganan memorandum of understanding (MoU).
“Kepala daerah yang sudah menandatangani MoU dengan Kemenhub hendaknya mau mentaatinya. Nah dia ini malah mengajukan ojek online,” pungkasnya.
Jubir Kemenhub Adita Irawati ikut merespons kebijakan di hari ojek online ini yang telah diterapkan oleh Pemkot Makassar. Adita menilai Pemkot Makassar juga mestinya harus mendorong warga agar menggunakan armada (BRT), Bus Trans Mamminasata.
“Tujuan pak Wali kota membantu driver ojol sangat dipahami, tetapi sebaiknya juga harus mendorong warga untuk menggunakan armada bus (BRT)” ucapnya.
Ojol Day inilah yang dinilai MTI mengabaikan progam BRT Kemenhub.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menuding Walkot Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto (DP) telah mengabaikan program angkutan massal perkotaan BRT yang diusung Kemenhub. Sorotan itu muncul setelah Danny malah mencanangkan program ojol day bagi para ASN.
“Sebaiknya dia (Wali Kota Makassar) punya (kebijakan) surat untuk (mendorong Bus Trans) Mamminasata,” bebernya.
Sehingga komitmen Pemkot Makassar menjalankan kesepakatan yang sudah diteken dan disepakati bersama Kemenhub tentu sangat dipertanyakan. Ini jadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat bisa saja pemerintah pusat tidak lagi melirik Kota Makassar untuk masuk sebagai wilayah pengembangan angkutan massal lewat skema BTS. Bahkan berpotensi dialihkan ke kota lainnya.
“Atas kondisi ini, Kemenhub mulai tahun 2023 berencana akan mengalihkan pelayanan BTS dari Makasar ke Manado. Kemudian, proses pembahasan tentang pengembangan angkutan umum dengan skema pembiayaan PHLN (pinjaman hibah luar negeri) sebesar Rp 1,3 triliun di Makassar akan dihentikan,” terangnya.
“Tutur Direktur Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementrian Perhubungan RI, Suharto juga angkat bicara. Posisi saat ini kami masih belum tahu maksud dari tujuan pemkot buat edaran seperti itu untuk apa. Tentunya nanti setelah ada penjelasan apakah dari pak walkot atau dari kadishubnya tentu kami juga akan buat sikap seperti apa.”
“BTS di Makassar itu, apakah benar-benar dibutuhkan? Kalaupun sudah tidak di butuhkan lagi artinya daerah tersebut sudah mandiri, dan pemerintah harusnya siap menyediakan armada yang akan di atur oleh pemda itu sendiri” ujar Suharto.
