INTELIJENNEWS.COM, MAKASSAR – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan resmi disahkan menjadi undang-undang.
Pengesahan RUU Kesehatan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (11/7/2023) di tengah aksi unjuk rasa penolakan dari berbagai organisasi profesi tenaga kerja kesehatan.
“Hemat saya, Anggota DPR RI periode depan perlu merevisi Undang-Undang Kesehatan yang disahkan DPR RI hari ini. Banyak penolakan. Dua fraksi menolak, PKS dan Demokrat. IDI menolak. Organisasi profesi yang menaungi perawat, bidan, apoteker, dokter gigi, semua menolak. Bagi yang paham substansi legislasi, undang-undang itu perlu revisi,” kata AM Iqbal Parewangi.
Untuk diketahui, RUU Kesehatan yang disahkan hari ini, dalam perjalanannya menuai banyak pro-kontra bahkan penolakan. Organisasi profesi kesehatan, seperti Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), menolak keras RUU Kesehatan sejak awal.
Menurut pendiri ICMI Muda yang juga Wakil Ketua Tim Kajian Strategis DPD RI 2014-2019 itu, pengesahan RUU Kesehatan tersebut terkesan terburu-buru.
RUU inisiatif DPR RI itu baru mulai dibahas tahun lalu. Pemetaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh kementerian teknis terkait, yaitu Kementerian Kesehatan, malah baru dilakukan Februari hingga April 2023.
Belum lagi RUU Kesehatan yang disahkan itu memuat tidak sedikit Undang-Undang eksisting terkait kesehatan, dimana 9 UU dicabut dan 4 UU diubah.
“Dari proses, durasi, hingga substansinya, terkesan pengesahan RUU Kesehatan terburu-buru. Seperti kejar tayang sesuatu. Padahal UU Kesehatan menyangkut hak mendasar dan hajat hidup sehat seluruh masyarakat. Sehingga aspirasi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang berjibaku di garda terdepan seharusnya tidak diabaikan,” jelas Iqbal Parewangi.(Al-Fath)
