INTELIJENNEWS.COM, MAKASSAR – Ombudsman Sulsel telah menerima sebanyak 398 aduan masyarakat akan pelayanan publik selama 2024. Pemerintah Daerah memegang rekor paling banyak dilapor. Disusul lembaga pendidikan negeri dan Badan Pertanahan Nasional.
Baca juga : Ombudsman Sulsel Semprit Makan Bergizi Gratis di Makassar
“Cara penyampaian laporan sebagian besar lewat surat menyurat, dan datang langsung. Dari sebaran akses pelapor trennya dari warga makassar paling banyak,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel, Ismu Iskandar dalam acara Ngobrol Pengawasan Inklusif Bareng Ombudsman Sulsel atau disingkat NGOPI BOSS di salah satu Cafe di Jalan Tun Abdul Razak, Selasa 14 Januari 2025.
Rinciannya, ada 154 laporan ke Pemda, 44 laporan ke lembaga pendidikan negeri, 42 laporan Badan Pertanahan Nasioanal. Lanjutnya, Masalah agraria menempati urutan pertama masalah yang sering dilaporkan ke Ombudsman Sulsel dengan 61 laporan, disusul 49 laporan masalah hak sipil dan politik serta 46 laporan kepegawaian.
“Sementara untuk wilayah pelaporan terbanyak ada di Kota Makassar sebanyak 46,5%, lalu Jeneponto 9,3% dan Pangkep 8,3%,” tuturnya.
Terdapat beberapa masalah yang menjadi temuan Ombudsman Sulsel di sektor pelayanan publik. Sebut saja maladministrasi penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, permintaan atau penerimaan imbalan hingga kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum.
“Ini permintaan atau penerimaan imbalan memang urutan keempat, namun ini penting di pelayanan publik,” ujar Ismu.
Dari laporan selama 2024 itu lanjut Ismu, ada 118 tidak memenuhi syarat materil, 109 tidak memenuhi syarat formil dan 151 ditutup di Unit Pemeriksaan atau Riksa.
“Dari tutup Riksa ada 88 tidak ditemukan maladministrasi, 35 ditemukan maladministrasi, namun telah memperoleh penyelesaian, telah mendapat penyelesaian dari instansi terlapor 14, 8 tindakan korektif telah dilaksanakan, ada 4 yang menjadi objek pemeriksaan pengadilan dan 2 pelapor mencabut laporan,” terang Ismu.
Terakhir, Ismu menargetkan di 2025 Ombudsman Sulsel bisa lebih baik lagi. Ada beberapa target pencapaian, termasuk proporsional akses layanan pada Ombudsman Sulsel dari Kabupaten/Kota di luar Mamminasata meningkat, lalu opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Provinsi Sulawesi Selatan berada pada top 10 Nasional dan percepatan penyelesaian laporan masyarakat yang diselesaikan meningkat.
Banjir – Tanah Longsor Timpa Sulsel, Pemprov Himbau Siaga dan Mengungsi
