INTELIJENNEWS.COM, MAKASSAR – Kabar akan pencabutan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) makin menggema di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Merespon hal ini, ratusan usulan pemekaran dan bentukan wilayah baru nampak kembali didorong oleh tokoh masyarakat dan politisi salah satunya Provinsi Luwu Raya.
Sekretaris Umum Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR), Asri Tadda menyampaikan bahwa usulan pembentukan provinsi Luwu Raya urgen untuk dilakukan. Bukan hanya untuk mendekatkan pemerintahan ke daerah paling utara Sulsel ini, tapi untuk memaksimalkan potensi ekonomi sosial dan budaya setempat.
“Kembali ke konteks awal pemekaran wilayah sebagai langkah strategis untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintahan dan memeratakan pembangunan, sehingga aspirasi apapun yang berkembang untuk memekarkan wilayah landasannya disitu,” ujar Asri Tadda ketika dihubungi, Minggu 5 Januari 2024
Secara geografis, daerah Luwu Raya sangat jauh dari ibukota provinsi Sulsel yakni Kota Makassar, sehingga pembangunan dianggap kurang merata. Kemudian, potensi ekonomi di daerah luwu raya seperti pertanian, perkebunan, maritim hingga pertambangan bisa lebih maksimal apabila dikelola sendiri.
“Dengan semua kekayaan sumber daya alam, budaya dan manusia di luwu raya hari ini ketika itu dikelola untuk kepentingan internal di luwu raya dampak ekonominya bisa jauh lebih besar ketimbang jika dikelola sulsel,” jelasnya.
“Banyak sekali potensi ekonomi terutama di sektor pertanian, perkebunan, maritim, luwu raya itu garis pantainya cukup panjang, dia punya potensi untuk wisata argo maritim, perikanan pertambakan, apalagi sumber daya alam basis mineral ada banyak potensi tambang nikel, emas besi dan lain lain itu sangat kaya sehingga jika dikelola dengan baik dengan basis keotonomian menjadi DOB sendiri maka akan menjadi daerah dengan kebangkitan ekonomi cukup tinggi,” sambungnya.
Kendati menjadi provinsi baru, kata Asri kebijakan ini tidak akan membuat Sulsel mundur beberapa langkah dari segi ekonomi. Ia mencontohkan provinsi Sulbar yang meski berpisah dengan Sulsel tetap bisa berkontribusi terhadap perekonomian Sulsel. Sebab, tak bisa dinafikan bahwa Makassar menjadi pintu ekonomi Indonesia timur yang sangat strategis.
“Justru sulbar itu menambah kebangkitan ekonomi untuk sulsel, kita juga optimis begitu ketika luwu raya jadi provinsi maka akan menjadi kebangkitan ekonomi baru yang bisa menopang sulsel. Karena di indonesia timur ini kita bisa menafikan posisi makassar sebagai ibukota provinsi sulsel menjadi jendala atau pintu ke indonesia timur jadi ekonomi pasti lewatnya di sulsel, jadi ketika daerah di sulsel itu berkembang, ekonomi sulsel akan ikut berkembang juga dan berdampak ke daerah di sekitarnya,” bebernya.
Kendati demikian, para pemangku kepentingan kata Asri Tadda akan terlebih dahulu melengkapi syarat administratif berupa penambahan satu kabupaten/kota lagi di Luwu Raya. Sebab minimal DOB ialah 5, sedangkan Luwu Raya hanya ada 4.
“Kapasitas dan potensi kewilayahan setelah dikaji itu sudah sangat layak untuk berdiri sendiri termasuk memekarkan kabupaten seperti luwu tengah atau ide terbaru yang ramai dibicarakan untuk memekarkan wilayah luwu timur. Semuanya menjadi pilihan yang patut dikaji karena lahir dari keresahan masyarakat, dan pada akhirnya masyarakat bisa lebih sejahtera,” terangnya.
Senada, Tokoh masyarakat Luwu Timur yang bermukim di Makassar, HM Asa’ad Mandas, menilai ide pemekaran Kabupaten seperti Luwu Timur sebagai langkah yang masuk akal dan dapat diterima. Hal ini juga menjadi langkah strategis percepatan pembentukan provinsi Luwu Raya.
“Jika prinsipnya demikian, pemekaran Luwu Timur sangat masuk akal. Wilayah barat Luwu Timur dapat lebih cepat maju jika dimekarkan. Ini juga akan mempercepat pembangunan di kawasan Luwu Raya secara keseluruhan. Silakan dikaji lebih lanjut,” tutup Asa’ad.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pem Otda) Sulsel, Rahman mendukung apabila ada ide atau usulan dari masyarakat untuk memekarkan wilayah.
“Kita pasti mendukung kalau ada ide atau aspirasi dari kabupaten kota kita perlihatkan syaratnya, dan setelah memenuhi kita akan lanjutkan ke pusat,” ungkapnya ketika dihubungi.
Tetapi yang menjadi catatan tentu untuk melengkapi syarat administrasi minimal 5 kabupaten. Ia juga mengusulkan alternatif untuk menggandeng kabupaten tetangga Luwu Raya sebagai jalan lebih cepat.
“Kalau sekarang kabupaten yang tersedia baru 4 dan minimal 5 untuk pemekaran. Mungkin salah satu cara dengan memekarkan kabupaten dan itu bisa salah satu alternatif atau mengajak kabupaten kota lain yang ada di sekitar situ juga bisa,” imbuhnya.
Ia juga menyampaikan kabar baik bahwa di tahun ini moratorium DOB memang berpotensi untuk dibuka, mengingat pemekaran wilayah Papua yang menurutnya nampak cukup berhasil.
“Dulu moratorium untuk pemekaran tapi sekarang kayaknya akan dibuka kembali karena terbukti dengan adanya pemekaran papua sudah (lebih baik)
moratorium itu (potensi) akan dibuka,” pintanya.
Terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya sempat menyampaikan mempertimbangkan untuk membuka kembali moratorium DOB. Mengingat ada beberapa daerah yang nampak berhasil. Pertimbangan pembukaan moratorium kembali untuk mensukseskan program strategis nasional.
“Ada DOB yang baik, tetapi banyak juga catatan DOB yang bisa dikatakan tidak maksimal begitu. Nah ini membutuhkan kajian yang sangat matang,” pungkasnya.
“Beberapa daerah memerlukan kajian khusus yang panjang, tapi beberapa daerah itu sudah ada kajiannya, dan sudah matang, dan tinggal diambil keputusan,” tutupnya.
